Golkar Siapkan Poros Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar dalam rapat pimpinan nasional khusus, Kamis (23/4), akan menyiapkan strategi untuk merespons persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Partai Demokrat. Selain akan mengajukan nama calon wapres, Partai Golkar juga belum mengubur niat untuk membentuk poros baru.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Partai Golkar sangat menghormati lima kriteria calon wapres yang ditetapkan Ketua Umum Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, yang juga Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, koalisi hanya bisa dibentuk jika ada sikap saling menghormati dan tidak bertepuk sebelah tangan.

Hingga saat ini, kata Priyo seusai menghadiri rapat DPP Partai Golkar di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, di Jakarta, Senin malam, Partai Golkar belum pernah mengubur opsi membentuk poros baru atau bergabung dengan poros yang sudah ada di luar berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Selama ini, lanjut Priyo, partainya memang sudah berkoalisi dengan Partai Demokrat. Namun, koalisi tidak boleh bertepuk sebelah tangan. ”Saatnya Partai Golkar akan menyampaikan hal itu kepada Partai Demokrat sebelum atau setelah tanggal 23 April mendatang,” katanya.

Tentang pertemuan antara Kalla dan Yudhoyono di Kantor Presiden, Senin sore, Priyo mengaku hal itu tidak dibahas.

Siang harinya, Priyo belum menyinggung soal poros baru. Ia juga masih beranggapan bahwa kriteria yang diajukan Yudhoyono masih multitafsir, dan tidak serta-merta diartikan penolakan terhadap figur Kalla. Namun, seusai pertemuan semalam, sikap Priyo ”mengeras”.

Sebanyak lima kriteria yang disampaikan Yudhoyono adalah memiliki integritas, kepribadian, karakter moral; memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pembantu presiden sesuai dengan UUD 1945; memiliki loyalitas yang penuh kepada pemerintah dan bebas dari konflik kepentingan; memiliki akseptabilitas dalam arti diterima di hati rakyat; serta dapat meningkatkan kekokohan koalisi yang akan dibangun.

Hatta dan Akbar

Senin sore, Yudhoyono menerima Kalla di Kantor Presiden. Pertemuan berlangsung tertutup. Sebelum pertemuan, Mensesneg Hatta Rajasa menegaskan, pertemuan pasti tidak terkait dengan urusan kesekretariatan negara karena tidak melibatkan dirinya. Hatta mengaku tidak tahu bahwa ada pertemuan itu.

Mengenai isu yang menyebutkan bahwa dirinya sebagai calon wapres, Hatta mengaku, hal itu tidak terlintas di pikirannya. Ketika ditanya apakah sudah ada pembicaraan dengan Yudhoyono tentang posisi itu, Hatta mengatakan, ”Karena terlintas di pikiran saya pun tidak, saya tidak bisa merespons itu.”

Yang jelas, menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir yang dihubungi terpisah, Senin, PAN belum memastikan koalisi dalam pilpres mendatang. Berbagai manuver koalisi yang terjadi saat ini baru pada tataran untuk menjajaki kemungkinan koalisi. ”Kalau kadernya saja pantas maju dalam pilpres, apalagi ketua umumnya,” ujarnya sambil menambahkan, soal koalisi masih akan diputuskan dalam forum resmi partai.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan kesediaannya menjadi calon wapres berpasangan dengan Yudhoyono. ”Kalau memang rapat pimpinan khusus Partai Golkar menyebutkan saya sebagai salah seorang cawapres, saya menyatakan kesediaan saya. Untuk berjuang, untuk mengabdikan diri kepada bangsa,” ujar Akbar, Senin.

Ia juga kembali menekankan bahwa saat ini yang paling baik adalah koalisi Partai Demokrat dengan Partai Golkar.

Secara terpisah, Wakil Ketua Bidang Politik Partai Keadilan Sejahtera Zulkieflimansyah menyebutkan, kriteria cawapres yang disebutkan Yudhoyono memang bagus. Namun, jika itu diartikan sebagai sinyal penolakan terhadap figur Jusuf Kalla, memang kewibawaan politik Golkar akan terganggu.

Agar Partai Golkar tidak turun wibawa dan juga koalisi tetap solid, lanjutnya, salah satu alternatif yang mungkin adalah Yudhoyono menggaet pasangan dari kelompok profesional nonpartisan. ”Ini fair buat yang lain juga,” kata Zulkieflimansyah.

Megawati-Prabowo

Di kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kemungkinan besar akan menggandeng Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto untuk menghadapi kubu Yudhoyono.

Kabar itu sudah banyak dibicarakan pimpinan inti PDI-P belakangan ini. ”MEGA PRO” adalah sebutan populernya. Semakin hari informasi itu juga semakin menguat di Teuku Umar, Jakarta, tempat kediaman Megawati. ”Informasi yang berkembang di Teuku Umar memang seperti itu,” ucap seorang pengurus partai kepada Kompas, Senin.

Di antara sepuluh tokoh yang dinominasikan DPP PDI-P, Prabowo termasuk yang paling intens menemui Megawati. Prabowo juga termasuk satu dari sepuluh tokoh yang dinominasikan DPP PDI-P untuk mendampingi Megawati dalam Rakernas IV PDI-P di Solo dan kemudian mengerucut menjadi lima nama. Sebanyak empat nama lainnya adalah Sultan Hamengku Buwono X, Akbar Tandjung, Surya Paloh, dan Hidayat Nur Wahid.

Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung ketika dikonfirmasi soal ini belum mau berkomentar. Pramono hanya menegaskan bahwa soal calon wapres pendamping Megawati baru akan diputuskan pada Rapat Kerja Nasional V PDI-P di Kantor DPP PDI-P, 25 April 2009, mundur dari rencana tanggal 23 April.  (HAR/DIK/ANA/INU/DAY/MAM/SUT)